5 Anggota DPR 'Dipecat' Imbas Ucapan Sakiti Hati Rakyat

Eko Patrio menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial ketika sejumlah anggota Dewan berjoget di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu.

5 Anggota DPR 'Dipecat' Imbas Ucapan Sakiti Hati Rakyat
Demo di depan Gedung DPR RI

Now | Jakarta - Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan imbas ucapan mereka yang menyakiti rakyat. Kelimanya berasal dari tiga partai. Siapa saja mereka?

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Dari NasDem ada dua anggota yang kena "pecat". Keduanya adalah artis Nafa Urbach dan 'Crazy Rich Tanjung Priok' Ahmad Sahroni. Penonaktifan didasari pada pernyataan dari kedua orang tersebut yang dianggap menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," bunyi isi surat dari siaran pers Partai NasDem yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim. Surat itu dikeluarkan pada Minggu, 31 Agustus 2025.

NasDem mengatakan ucapan yang mencederai perasaan rakyat bertentangan dengan sikap partai. NasDem menyatakan aspirasi masyarakat harus menjadi arus utama.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan partai NasDem," lanjut isi pernyataan itu.

Taslim mengatakan, penonaktifan kedua orang tersebut berdasarkan keputusan Surya Paloh yang menimbang berbagai dinamika di masyarakat saat ini.

NasDem sebelumnya mencopot Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR. Sesuai Surat Nomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025, Sahroni digeser ke Komisi I sebagai anggota.

Sementara Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR.

Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN

Uya Kuya dan Eko Patrio

Fraksi PAN juga menonaktifkan 2 orang anggota fraksinya dari status sebagai anggota DPR. Mereka adalah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," ujar Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangan yang dibagikan, Minggu (31/8).

Eko Patrio menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial ketika sejumlah anggota Dewan berjoget di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Eko menyebut momen itu terjadi setelah sidang tahunan berlangsung dan dilakukan secara spontan untuk mengapresiasi hiburan yang diberikan oleh orkestra dari Universitas Pertahanan.

Pada Sabtu (30/8) kemarin, Eko Patrio meminta maaf kepada publik atas perbuatannya berjoget-joget di sidang tahunan MPR hingga membuat masyarakat resah. Ia berjanji akan memperbaiki diri.

Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf lewat video yang diunggah di akun Instagram resminya @ekopatriosuper.. Eko menyampaikan permohonan maaf didampingi oleh anggota DPR Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.

Agar Tak Sesat, Jangan Bully Anggota Dewan
Dari Arteria kita juga bisa belajar, menjadi anggota DPR itu harus mampu sesumbar di mana saja. Pita suara harus kuat. Siapa pun yang tidak setuju dengan pendapatnya, boleh dimaki.

"Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan," kata Eko Patrio.

Uya Kuya juga menjadi sorotan usai ikut joget-joget di sidang tahunan MPR. Politikus PAN itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia berjanji akan memperbaiki diri.

"Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja," kata Uya di akun Instagramnya, @king_uyakuya, Sabtu (30/8).

Adies Kadir dari Fraksi Golkar

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.

"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.

Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.

Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," kata Adies Selasa (19/8).

Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.

"Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).*